Pro Kontra Pemblokiran Ponsel Black Market

Tidak lama lagi, pemerintah mungkin akan melakukan pemblokiran terhadap ponsel yang dijual secara ilegal atau tidak memenuhi peraturan hokum yang berlaku di Indonesia. Dari tahun ke tahun, pengguna ponsel terus bertambah. Hampir semua penduduk di Indonesia memiliki ponsel sebagai sarana untuk berkomunikasi. Memang ponsel menjadi kebutuhan tersendiri untuk mendukung komunikasi dan kebutuhan ini akan terus naik setiap tahunnya. Bahkan, sebagian pengguna memiliki ponsel lebih dari satu. Pertumbuhan pengguna ini menjadi peluang menjanjikan bagi perusahaan produsen ponsel. Mereka bisa mendapatkan peluang lebih besar untuk memasarkan produk baru mereka. Di sisi lain, pertumbuhan pengguna ponsel tersebut perlu dikendalikan dengan penerapan peraturan yang tegas. Salah satu kebijakan yang sedang digodok adalah pemblokiran ponsel dari black market.

Dengan komunikasi yang lebih baik, ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan terutama dari aspek ekonomi. Kegiatan perdagangan atau bisnis tidak bisa berjalan lancar tanpa didukung komunikasi antara pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan komunikasi yang didukung dengan teknologi ponsel, pertumbuhan ekonomi bisa melaju pesat dan mampu memberikan kontribusi bagi negara ini tentunya. Namun, tidak semua ponsel yang digunakan mempunyai izin resmi dari pemerintah. Dengan kata lain, sebagian ponsel yang digunakan saat ini berasal dari black market atau pasar gelap. Ponsel yang diselundupkan tersebut tentunya bertentangan dengan hokum yang berlaku dan pemerintah ingin segera memberikan tindakan tegas bagi pelanggaran hukum ini. Jika pemerintah menerapkan kebijakan tersebut, kurang lebih 10-15 persen ponsel yang digunakan saat ini akan diblokir. Jumlah tersebut setara dengan 50 juta perangkat. Jumlah total ponsel yang ada saat ini (di konsumen, toko, maupun gudang) mencapai sekitar 500 juta.
Ada dampak positif dari kebijakan yang diterapkan pemerintah tersebut. Dengan sertifikasi setiap perangkat telekomunikasi, keamanan pengguna perangkat tersebut akan menjadi lebih terjamin. Selain itu, menurunnya peredaran ponsel tidak resmi tentunya akan memberikan kontribusi lebih bagi pemasukan pajak. Mau tidak mau, ponsel tersebut harus melalui jalur resmi dan tentunya dikenai pajak. Jika penjual nekat membeli ponsel ilegal tersebut, IMEI akan diblokir dan ponsel tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk berkomunikasi. Dengan kata lain, fungsi utama perangkat komunikasi tidak bisa dimanfaatkan.

Di sisi lain, kebijakan pemblokiran tersebut menuai protes dari pihak yang merasa dirugikan, terutama konsumen. Meskipun membeli ponsel dari black market, konsumen tentu mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Mereka tentu mengharapkan nilai atau fungsi dari setiap produk yang mereka beli. Dengan pemblokiran tersebut, mereka tidak bisa menggunakan fungsi utama perangkat yang sudah mereka beli dengan susah payah. Pemblokiran tersebut terkesan sangat memojokkan konsumen. Menurut wartawan senior dari Kompas, yang menjadi fokus utama pemerintah seharusnya adalah distributor atau importor dari ponsel tersebut. Penyelundup harus dikenakan sanksi tegas sehingga konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ponsel tidak resmi tersebut. Sampai saat ini, belum ada reaksi masyarakat belum jelas. Mereka belum menanggapi kebijakan ini dengan cukup serius karena masih merupakan rencana yang belum ditetapkan oleh pemerintah. Namun, kebijakan tersebut akan berlaku tidak lama lagi.

Bagaimanakah tanggapan Anda terhadap kebijakan pemerintah tersebut? Ponsel dari black market memang menggiurkan dan ponsel seperti ini sering diincar oleh konsumen karena harganya lebih murah. Bahkan, tidak sulit untuk mendapatkan ponsel semacam ini di lapak jual beli online. Namun, penggunaan ponsel tersebut tentu menimbulkan konsekuensi yang tidak bisa dianggap remeh.